Junimart juga mempertanyakan kekuatan surat edaran yang sudah dilayangkan KPU kepada parpol. “Semenjak apa KPU mengeluarkan surat edaran keluar-keluar dari KPU. Setahu saya, SE itu berlaku di internal, supaya masyarakat yang peduli terhadap Pemilu tidak bingung,” tegasnya.
Sekadar informasi, KPU RI menerbitkan SE sebagai tindak lanjut dari putusan MK yang mengabulkan sebagian gugatan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia capres-cawapres. Surat edaran itu terbit 17 Oktober 2023 dan diteken oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari. Surat ini dikirimkan ke seluruh parpol peserta Pemilu 2024.
Junimart memprotes langkah KPU yang menyurati parpol agar mengikuti putusan MK terkait syarat usia capres-cawapres. Dia menuding KPU telah kebablasan atas tindakannya itu.
“Kalau KPU berbicara tentang putusan MK itu, dan meminta kepada para ketum parpol untuk tunduk, KPU ini kebablasan. Urusan apa ketum parpol dengan putusan MK yang didasarkan pada SE dari KPU? Biar KPU nanti belajar ke depan, biar suratnya itu bermuruah. Kita sebagai mitra tentu harus mengoreksi untuk lebih baik ke depan,” tandas Junimart.
Junimart lalu menyinggung Majelis Kehormatan MK (MKMK) yang memproses kode etik majelis hakim MK pascaputusan MK tersebut. Dia mempertanyakan, apakah seiring pemeriksaan kode etik itu revisi PKPU tetap dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya sebagai syarat capres dan cawapres.