“Kalau hari ini KPU mau menyelaraskan putusan MK 90 itu, dengan PKPU yang terbaru, apakah KPU pernah memikirkan setelah nanti revisi penyesuaian ini akan ada revisi lagi? Maksud saya supaya KPU itu punya sikap juga. Kita tau sekarang ada MKMK. Kita tau sekarang KPU digugat. Entah besok mungkin ada lagi maslah hukum baru,” ujar Junimart.
Tindakan KPU yang mengirim SE kepada seluruh parpol peserta Pemilu 2024 juga mendapat protes dari anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera. Kader PKS ini mengingatkan, rapat di masa reses dapat dilakukan jika terdapat hal yang bersifat penting dan darurat.
Mardani menilai KPU tidak berinisiatif untuk mengirimkan surat permintaan RDP untuk merevisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 kepada DPR. Dia menilai KPU hanya menunggu hingga reses selesai.
“Adakah inisiatif KPU setelah MK membuat keputusan, mengirimkan surat untuk segera rapat dalam darurat dan mendesak untuk membuat perubahan PKPU ini di masa reses, adakah suratnya?” tanya Mardani saat RDP.
Mardani menilai, KPU memiliki waktu untuk mengirimkan surat konsultasi itu usai putusan MK dibacakan. Dia menilai keputusan MK itu bersifat penting, sehingga DPR dapat melakukan rapat di masa reses.