“Pendaftaran capres-cawapres 19 Oktober, keputusan 16 (Oktober), ada waktu 16-19 (Oktober 2023) untuk melakukan satu langkah prosedural sesuai UU yang memang bisa ditempuh,” kritik Mardani.
Pimpinan DPR, menurut Mardani, dapat memberikan izin rapat di masa reses untuk kasus-kasus yang dianggap memang mendesak dan darurat, termasuk menyikapi putusan MK tersebut. Dia meminta KPU seharusnya bekerja dengan payung hukum yang kuat. Sehingga tidak perlu mengeluarkan SE kepada parpol.
Mardani juga mengingatkan KPU seharusnya jmenyurati MK terkait frasa 'pernah menduduki jabatan kepala daerah'. Sedangkan, berdasarkan hasil keputusan MK, ada 4 hakim konstitusi menolak, 3 hakim konstitusi menerima, dan 2 hakim konstitusi menerima dengan catatan.
“Jadi berdasarkan arsiran maka yang 5 itu gubernur ke atas, karena tafsiran orang teknik seperti saya, saya tadinya berharap KPU membuat surat kepada MK untuk mendetailkan kata 'termasuk pemilihan kepala daerah', yang dimaksud kepala daerah ini levelnya apa? Apakah levelnya itu sesuai dengan komposisi keputusan 4-3-2 gubernur ke atas, atau termasuk di dalamnya bupati walikota?” bebernya.
Mardani mengatakan pihaknya tak mempermasalahkan keputusan MK. Namun, menurutnya, yang menjadi permasalahan saat ini ialah frasa 'kepala daerah'. KPU menormalkan keputusan itu dalam bentuk teknis aturan yang memiliki kekuatan hukum yang kuat dan sifatnya spesifik, sehingga tidak bisa ditafsirkan oleh banyak pihak berbeda.