Mardani mempertanyakan apakah Biro Hukum KPU berkehendak melakukan proses itu? Atau minimal mendiskusikannya karena itu domain hak KPU.
“Kalau ada, katakan MK mengatakan itu adalah level kepala daerah di semua tingkatan no problem, berarti KPU punya landasan kuat termasuk bupati walikota,” pinta Mardani.
Merespon protes dari Komisi II terkait SE yang dikirimkan kepada parpol peserta Pemilu 2024, Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, beralasan hanya untuk menyampaikan adanya putusan MK terkait syarat capres-cawapres.
“Pada tanggal 17 Oktober (2023) melalui surat Nomor 1145/PL.01.4-SD/05/2023, KPU berkirim surat kepada parpol untuk menyampaikan informasi tentang adanya putusan MK tersebut, yang di dalamnya jug kami kutip amar putusan MK yang merumuskan norma sendiri yang diubah atau dibatalkan tersebut,” kata Hasyim saat RDP.
Hasyim menilai, KPU perlu menyampaikan adanya putusan MK itu kepada parpol yang akan mengusung capres-cawapres. Menurutnya, putusan itu bersifat mengikat dan berlaku untuk semua pihak.