“Kalau misalkan ada putusan lagi dari MKMK apakah KPU akan melakukan perubahan lagi? Ya tentu saja sebagai konsekuensi kami akan lakukan perubahan,” jelasnya.
Kendati begitu, dalam melakukan perubahan, kata Hasyim, KPU tetap mempertimbangkan batas waktu. Dia mengatakan KPU hanya memiliki batas waktu tiga hari usai adanya keputusan MK, sehingga KPU pun harus menggunakan keputusan inkrah sebagai landasan hukum.
Terkait batas waktu, Hasyim menjabarkan, dalam UU Pemilu dan UU Pilkada, ketentuan dalam hal partai politik terjadi sengketa internal sementara batas waktu pendaftaran kepala daerah hanya tiga hari, maka pihak mana yang diterima oleh KPU?
“Tentu pihak yang masih sah. Misalkan keabsahan itu bentuknya SK Kemenkum HAM. Kalau pihak yang bersengketa itu menggugat SK Kemenkum HAM digugat di PTUN, kalau sampai batas waktu pendaftaran kepala daerah masih berproses berarti kan belum inkrah, maka pengurus berdasarkan SK Kemenkum HAMitu yang kami pegangi,” papar Hasyim. (A)
Penulis: Mustaqim