Justru kata Zardoni, 2 kali proses pencairan anggaran rutin kantor yang berkaitan dengan operasional, baik itu yang menyangkut perjalanan dinas, tetapi para pegawai yang betul-betul melakukan perjalanan dinas itu, hak-hak mereka tidak dibayarkan.
"Bahkan, ada perjalanan-perjalanan yang kemarin yang baru-baru dilakukan ke Wakatobi, ada juga kegiatan waktu Halo Sultra, sebagian sudah dicairkan, sebagian tidak," ungkapnya.
Menurut dia, sampai saat ini Plt Kadis Ketahanan Pangan tidak pernah memberikan keterangannya soal anggaran perjalanan dinas itu.
Bahkan, ketika ada stafnya yang mempertanyakan dana perjalanan dinas itu, lanjut dia, justru bukan bahasa yang baik yang dikeluarkan oleh plt kadis.
Olehnya itu, dia meminta kepada Bupati Buton Utara untuk memberikan tindakan tegas terhadap bawahannya dalam hal ini kepala OPD yang mencoba bermain-main dengan hak-hak bawahan.