Namun, Doli mengatakan, sebisa mungkin pilkada tetap digelar pada November 2024. Hal itu untuk menghindari perubahan undang-undang.
“Undang-undang mengatakan harus November 2024. Kalau bisa kita hindari tidak terjadi perubahan undang-undang," ujarnya.
Lebih jauh, Doli menjelaskan, pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk tidak melakukan revisi UU kepemiluan. Sebab mengubah pelaksaan pilkada dari yang ditentukan UU akan menimbulkan polemik.
Baca juga: Kisruh Demokrat AHY Tunjuk Hamdan Zoelva Jadi Pengacara, Yusril: Jeruk Makan Jeruk
Baca juga: Safari Politik, KSK Yakinkan Elit Buton Raya Maju Pilgub Mendatang