Politisi Golkar itu menyebut terhadap opsi pelaksaan pemilu yang diusulkan pemerintah, yakni 15 Mei 2024. Doli mengatakan, meskipun belum ada kesepakatan akan tetapi pihaknya menilai usulan itu masuk akal.
Pasalnya, apabila pemilu digelar 21 Februari 2024 maka jarak antara pelantikan presiden terpilih dan pemungumuman hasil pemilu terlalu jauh.
“Kalau dilaksanakan di 21 Februari 2024 jaraknya terlalu jauh dengan pelantikan presiden pada Oktober 2024, saya tidak tahu apakah pemerintahan berjalan efektif, satu presiden terpilih, satu incumbent. Maka 8 bulan itu bisa jadi (membuat) tidak efektif (pemerintahan),” paparnya.
Diketahui, KPU mengusulkan dua opsi berkaitan dengan waktu Pemilu 2024. Salah satu adalah, jika Pemilu digelar 15 Mei 2024, KPU membuka opsi untuk memundurkan jadwal pilkada yang awalnya tahun 2024 menjadi 2025.
“Terkait dengan opsi-opsi tersebut, KPU mengajukan dua opsi, yakni opsi I hari-H pemilu 21 Februari 2024 dan pilkada 27 November 2024, serta opsi II yakni hari-H pemilu 15 Mei 2024 dan pilkada 19 Februari 2025,” kata komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi kepada awak media, Kamis (7/10/2021).