Polemik Ambang Batas Parlemen (PT)
MK dalam Putusan Perkara Nomor 116/PUU-XXXi/2203 menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait penghapusan ambang batas parlemen dapat berlaku pada Pemilu 2029 mendatang, bukan pada Pemilu 2024 yang sedang berlangsung.
Putusan Ambang Batas Parlemen sebenarnya hal yang baik. Hanya saja, konsekuensinya adalah partai kita tetap sebagai sistem multipartai ekstrem. Negara Indonesia akan semakin sulit untuk menuju kepada sistem kepartaian multipartai sederhana.
Baca Juga: Dinamika Koalisi Pasca Pemilu
Partai-partai politik kecil tentu jika dihapuskan akan menyambut suka cita, dan bersorak-sorai. Hanya saja, yang terjadi malah menghadirkan proses pengambilan keputusan yang lebih rumit. Padahal ambang batas parlemen sudah ajeg digunakan empat kali pemilu sejak, dan tentu saja tidak baik bagi kestabilan pemerintahan ke depannya.