Jika berbicara semestinya memang diharapkan dinaikkan angka ambang batas parlemen, sehingga partai politik diharapkan akan ada yang memperoleh suara mutlak. Sebab sejak Pemilu 2009 dengan diberlakukannya ambang batas parlemen saja, sulit partai-partai yang lolos di parlemen memperoleh suara besar, begitu juga sebagai partai politik peraih peringkat pertama.
Partai-partai politik di parlemen jika dilihat angka persentase perolehan suaranya adalah dalam kategori suara menengah, misalnya PDIP sebagai peraih peringkat pertama hanya meraih sebesar 18,95 persen pada Pemilu 2014 lalu, dan Pemilu 2019 hanya sekitar 19,33 persen.
Sehingga dampaknya Pemerintahan yang terbangun adalah wataknya bagi-bagi kursi kabinet semata. Polemik ambang batas parlemen pada dasarnya dalam kategori saling bertentangan, antara menjaga suara rakyat agar tidak terbuang tetapi konsekuensinya pengambilan keputusan di parlemen berlarut-larut dan terjadinya politik bagi kekuasaan.
Sebaliknya, kita menaikkan perolehan ambang batas parlemen, hanya saja suara rakyat yang akan banyak terbuang, namun proses pengambilan keputusan di parlemen memungkinkan lebih mudah dan tidak berlarut-larut.
Pilihan akhirnya memungkinkan memang menjalankan keputusan MK, meski masih memungkinkan perubahan ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029 dapat dirumuskan kembali yang diserahkan kepada Pemerintah dan DPR dengan merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, artinya semuanya tergantung pada DPR di Senayan dengan Pemerintah. (*)