Bahkan, seolah di negeri ini, Publik disuguhkan realitas antara Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto sama-sama berebut panggung pemberitaan dan panggung pencitraan politik.
Ijazah Palsu, Gelar Adat, Safari Politik, dan Jabatan Dewan Pembina PSI
Di tengah safari politiknya, Jokowi terus terbelenggu kasus ijazah palsu. Pelimpahan perkara ijazah palsu sangat diharapkan oleh Jokowi dan Publik untuk segera dilimpahkan ke pengadilan.
Memproses cepat pembuktian kasus ijazah Jokowi, ditengarai menjadi harapan publik, juga keinginan dari kepolisian maupun pihak pengadilan. Sedangkan pemerintah cenderung mengambil posisi tidak melakukan intervensi terhadap proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum serta pengadilan.
Percepatan proses hukum dinilai sejalan dengan kepentingan Jokowi untuk memperoleh kepastian hukum dan memulihkan nama baiknya melalui mekanisme pembuktian di pengadilan. Penyelesaian perkara tersebut juga dapat mengurangi beban politik yang berpotensi memengaruhi langkah Jokowi dalam aktivitas politiknya, termasuk upaya membesarkan PSI. Ini menunjukkan Jokowi memang tidak leluasa bergerak dalam aktivitas politik disebabkan masih terbelenggu oleh dugaan ijazah palsu tersebut.