Kegagalan partai politik menjalankan fungsi rekrutmen, pengkaderan dan/atau pendidikan politik, lebih konyolnya malah dinarasikan sebagai kegagalan dari retret yang dilakukan presiden Prabowo Subianto. Seolah treatment era Prabowo lewat retret adalah solusi instan yang akan sanggup "membentengi" para kepala daerah dari perilaku korupsi.
Ditenggarai pengabaian fungsi partai politik dalam rekturment dan pengkaderan ini bukanlah khilaf, tetapi disinyalir di desain. Dengan hadirnya personalisasi partai, maka wajah pengelolaan partai di negeri ini lebih bertumpu pada garis komando sentralistik.
Baca Juga: MBG dan Derita Dunia Pendidikan
Sehingga, kemandekan sirkulasi elite, dapat membuang jauh harapan masyarakat akan keinginan beragamnya bahkan banyaknya wajah-wajah baru yang dicalonkan dalam pilkada dan pilpres. Munculnya banyak figur-figur alternatif tidaklah menjadi sebuah kebutuhan, itulah faktanya.
Harus diakui, dengan fungsi rekrutmen politik tidak diprioritaskan maka kemunculan tokoh-tokoh baru yang berkualitas menjadi sangat mustahil jika tidak mendapat “restu” dari elite penguasa partai. Contoh saja, figur-figur populer seperti Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, faktanya mereka kesulitan mendapat panggung jika tidak berafiliasi dengan elite sentral.