Partai ini memang sedang mengalami goncangan internal. Oleh sebab itu Nasdem menyadari, saat ini adanya wacana untuk menghindari terbuangnya suara rakyat dalam Pemilu disebabkan imbas dari penerapan parliamentary threshold, maka adanya usulan menerapkan aliansi partai-partai politik dalam undang-undang pemilihan umum ke depan.
Ini artinya, jika Nasdem tidak lolos ambang batas parlemen yang ditetapkan dengan angka yang tinggi misalnya, maka Nasdem memerlukan upaya rekayasa politik dengan membentuk aliansi atau bergabung dalam satu fraksi. Ini yang kemungkinan besar disiasati oleh Surya Paloh untuk menghadapi Pemilu ke depan. Mereka bekerja sama menjadi satu fraksi di DPR, kemungkinannya seperti itu (blok politik) dengan Gerindra (owrite.id, 15 April 2026).
Aliansi politik yang coba dibangun oleh Nasdem dengan Gerindra. Juga strategi politik, agar keinginan Nasdem kembali menjadi pemain sentral dalam pemerintahan nasional, posisi yang pernah mereka nikmati pada era Jokowi, sempat hilang di awal transisi rezim Presiden Prabowo. Nasdem tentu belajar dari pengalamannya, ketika Nasdem sempat “tersingkir”dan baru masuk ke gerbong pemerintahan di bagian akhir, sehingga tidak memegang kendali utama.
Melalui blok politik, Nasdem ingin menjadi partai politik yang sejajar dengan Partai Gerindra. Nasdem menyadari saat ini Prabowo begitu kuat untuk terpilih kembali sebagai Presiden pada Pemilu 2029 mendatang. Oleh sebab itu, Nasdem berharap dengan strategi blok politik memungkinkan partai ini dapat memainkan posisi strategis dalam menginisiasikan posisi calon wakil presiden (cawapres) yang akan disandingkan bersama Prabowo nantinya.
Manuver Nasdem ini tidak terlalu melelahkan, bahkan menguntungkan, lantaran pemegang kendali mutlak Gerindra adalah Prabowo. Sehingga Nasdem merasa intervensi dari tokoh partai lain seperti yang pernah terjadi dengan Megawati di era Jokowi dapat diminimalisasi.