Oleh: Zaenal Abidin
Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) 2012-2015, dan Ketua Himpunan Fasyankes Dokter Indonesia (HIFDI)
ADA sebuah paradoks menyakitkan yang terus berulang di negeri ini: anggaran kesehatan naik setiap tahun, rumah sakit baru terus dibangun, alat kesehatan canggih terus didatangkan, namun disparitas kesehatan antara si kaya dan si miskin, antara kota dan desa, antara Pulau Jawa dan kepulauan terpencil di Maluku atau Nusa Tenggara, belum juga menyempit secara berarti. Paradoks ini bukan bukti kegagalan dan kesalahan medis. Ini adalah bukti nyata bahwa selama ini ada yang salah dalam mendiagnosis penyakitnya.
Derajat Kesehatan adalah Produk Politik
Teori ilmu politik kesehatan telah lama menegaskan sesuatu yang seringkali tidak nyaman untuk diakui: derajat kesehatan ditentukan oleh siapa yang berkuasa dan bagaimana kekuasaan itu digunakan. Berbagai faktor penentu kesejahteraan, dari kualitas udara hingga ketersediaan pangan bergizi, dari sanitasi lingkungan hingga akses pendidikan, semuanya mengikuti arah kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa.