Jika kita harus menunjuk satu institusi yang paling menentukan tinggi atau rendahnya derajat kesehatan masyarakat, maka jawabannya bukan rumah sakit, dan bukan dokter. Jawabannya adalah: pemerintah dalam arti yang paling luas, kementerian kesehatan dalam arti sempit, eksekutif yang membuat kebijakan dan membangun sistem kesehatan ideal, legislatif yang mengalokasikan anggaran, dan aparat pemerintahan daerah yang mengimplementasikan program di lapangan.
Namun pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Ia membutuhkan tekanan dan dukungan dari masyarakat sipil yang terus mengawal agar kebijakan lingkungan dan kesehatan tidak tunduk pada kepentingan modal semata. Ia membutuhkan ilmuwan dan pakar kesehatan masyarakat yang berani menyuarakan evidens ilmiah di forum-forum pengambilan keputusan. Bukan ilmuan dan pakar lingkungan dan kesehatan masyarakat yang lebih memilih selamat dalam diam. Juga membutuhkan media massa yang konsisten mendorong akuntabilitas publik dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tantangan khusus: disparitas kesehatan antara pulau besar dan pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan adalah cerminan paling nyata dari kesenjangan kekuasaan politik, dan alokasi sumber daya. Masyarakat di pulau-pulau terpencil tidak hanya kekurangan dokter, mereka kekurangan sanitasi, kekurangan air bersih, dan kekurangan kehadiran negara yang bermakna dalam kehidupan sehari-harinya.
Enam Rekomendasi
Pertama, reformasi paradigma pembangunan kesehatan nasional: dari pendekatan kuratif-medis ke pendekatan promotif-preventif berbasis lingkungan dan determinan sosial. Kedua, penguatan politik anggaran daerah agar sanitasi dasar, air bersih, dan pengelolaan lingkungan mendapatkan porsi yang setara dengan pembangunan infrastruktur fisik.