JAKARTA, TELISIK.ID - Bocornya surat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di sosial media terkait perekrutan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) menuai kritik dari politisi Partai Amanat Nasional (PAN).
“Yang didampingi itu kan masyarakat tidak mampu. Kalau dikasih bantuan bulanan melalui dana APBN, pastilah mereka akan patuh pada para pendamping. Jika pendamping mengarahkan untuk memilih satu partai tertentu, tentu itu bisa saja dilakukan,” kata Saleh Partaonan Daulay, Plh. Ketua Fraksi PAN DPR RI kepada Telisik.id di Jakarta, Rabu (5/8/2020).
Dikatakan, pendamping PKH itu sangat strategis. Tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini sering dipergunakan sebagai alat. Alat untuk merekrut para pemilih.
Dalam konteks ini, kata Anggota Komisi IX yang membidangi ketenagakerjaan ini, seleksi pendamping PKH diharapkan dilakukan secara terbuka. Semestinya, tidak boleh ada kader partai politik yang mendaftar. Sebab, anggaran yang dipakai adalah APBN.
Menurutnya, proses rekruitmen pendamping PKH harus dilakukan secara adil, terbuka, dan bebas dari kepentingan politik.
