Jadi, yang lolos ambang batas parlemen, mestinya berhak juga dapat jatah pendamping PKH. Itu kalau mau dan rela PKH dimasuki nuansa politik.
"Kalau tidak, ya tidak usah ada intervensi dari politik. Biarkan saja seperti yang sudah jalan selama ini. Partai politik tinggal mengawasi pelaksanaannya," tandasnya.
Seperti diberitakan Telisik.id sebelumnya, media sosial (medsos) kembali heboh karena dugaan surat rahasia PDIP soal seleksi dan rekruitmen koordinator program keluarga harapan (PKH) tingkat kabupaten/kota.
Surat rahasia PDIP itu dibagikan oleh pegiat media sosial Enggal Mukty melalui akun Twitternya, @EnggalPMT, Sabtu malam (1/8/2020).
“Wuuuihhhh dapat mainan apalagi nih?,” kata Enggal Pamukty lewat akunnya.