JAKARTA, TELISIK.ID - Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengkritisi substansi dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) terbaru.
Dirinya menyoroti konsideran draf RUU, khususnya konsideran filosofis pada huruf a, yang dianggap melompat langsung pada landasan UUD NRI 1945 sehingga berakibat pada diabaikannya landasan Pancasila yang tidak disebutkan dalam konsideran.
“Undang-Undang Dasar memiliki fundamen filsafat (Philosophische Grondslag) yang terletak di Pembukaannya, dimana jantungnya ada di alinea ketiga dan keempat. Sementara di alinea keempat itu terdapat Pancasila, di mana ruh Pancasila itu terletak pada sila pertama. Namun demikian, sangat disayangkan di dalam draf ini tidak disinggung sama sekali berkenaan dengan hal itu. Maka, konsideran ini perlu disempurnakan,” kata Bukhori dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu, (3/11/2021).
Bukhori selanjutnya menyasar pada konsideran sosiologis yang diterangkan pada konsideran huruf b yang menyebut: “bahwa kekerasan seksual bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat,”.
Menanggapi isi draf tersebut, Bukhori lantas menyayangkan sikap gegabah tim penyusun draf RUU TPKS yang tidak menyinggung norma agama sama sekali dalam konsideran itu.
