Baca juga: Mahfud Minta Komisi Yudisial Berantas Hakim Nakal Mafia Tanah
"Kami ada menangani beberapa kasus TPPU, baik Ditipid Narkoba di Mabes maupun di daerah, tetapi sejauh ini memang kami belum mendapatkan informasi dari teman-teman PPATK," ujar Krisno.
Seperti diketahui, Kepala PPATK, Dian Ediana Rae dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI menyebutkan beberapa temuan transaksi keuangan tersebut.
“Yakni ada yang Rp 1,7 triliun, Rp 3,6 triliun, Rp 6,7 triliun, Rp 12 triliun. Sehingga apabila ditotal ada Rp 120 triliun," kata Dian dalam keterangannya di Gedung DPR, Rabu (29/9/2021).
Mendengar itu, anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan langsung mendesak PPATK untuk membuka data tersebut.