Komunikasi pemerintah seperti ini menyebabkan publik direpotkan karena terlihat pemerintah tidak satu komando. Semestinya, masalah PPKM Darurat yang adalah hal penting yang perlu disampaikan dengan satu pemahaman. Nasib kondisi PPKM Darurat pada dasarnya juga berdampak pada masyarakat dengan ekonomi ke bawah.
Ketidakjelasan komunikasi kepada publik yang dilakukan pemerintah bukanlah hal pertama. Melansir penelitian dari Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) yang sempat merilis penelitian mereka tentang komunikasi politik kabinet Presiden Joko Widodo selama Pandemi COVID-19 dengan kurun waktu 1 Januari hingga 5 April 2020.
Dijelaskan berdasarkan hasil risetnya bahwa adanya 37 pernyataan blunder dari pernyataan pemerintah terkait virus covid. Hal mana ke-37 Pernyataan blunder ini terjadi di tiga masa yakni: 13 diantaranya terjadi pada masa krisis pra-krisis COVID-19, kemudian 4 pernyataan terjadi selama masa awal krisis, dan 20 pernyataan terjadi di masa krisis, pernyataan itu disampaikan dari pejabat pemerintahan hingga tingkat eselon 1, (nasional.kompas.com, 2020).
Ketidakbecusan pemerintah dalam berkomunikasi maupun mengedukasi masyarakat melalui komunikasi menyebabkan gelombang kedua pandemi COVID-19 melanda negeri ini. Hingga saat ini masyarakat semakin terbelah antara yang percaya dengan COVID-19 dengan yang tidak mempercayainya.
Ini terjadi, pada awalnya ketika wabah COVID-19 merebak di beberapa negara, Indonesia belum diketahui terjangkiti atau belum. Para pejabat publik dari berbagai tingkatan yang semestinya bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat malah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang cenderung meremehkan, seperti: “itu seperti flu biasa, nanti juga sembuh sendiri,” juga “Orang Indonesia tidak terkena wabah korona karena banyak berdoa,” dan “Orang Indonesia kebal Virus Corona karena makan nasi kucing,” atau “makan kapal selam, torpedo, dan sebagainya,” (Eddi Haryoto dkk, 2020:23).