JAKARTA, TELISIK.ID - Kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada aparatur negara kembali menjadi sorotan menjelang Idulfitri 2026.
Di berbagai daerah, aparatur pemerintah mulai menantikan kepastian pencairan Tunjangan Hari Raya 2026. Namun, bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, kepastian tersebut tidak selalu sama.
Beberapa pemerintah daerah memastikan THR diberikan, sementara daerah lain menyatakan belum memiliki dasar regulasi untuk menyalurkannya.
Informasi mengenai tidak meratanya penerimaan THR bagi PPPK paruh waktu muncul seiring kebijakan penganggaran di sejumlah pemerintah daerah.
Sebagian daerah menyatakan belum memasukkan komponen THR bagi PPPK paruh waktu dalam anggaran tahun ini. Alasan yang disampaikan berkaitan dengan belum adanya aturan khusus yang mengatur kewajiban pembayaran THR bagi kelompok pegawai tersebut.