Kondisi yang berbeda juga terlihat di sejumlah daerah lain yang justru memastikan PPPK paruh waktu masuk dalam daftar penerima THR. Kebijakan ini diambil setelah pemerintah daerah menilai kemampuan anggaran memungkinkan untuk memberikan tunjangan tersebut.
Sementara itu, Pemerintah Kota Kendari di Sulawesi Tenggara telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 35 miliar untuk pembayaran THR aparatur sipil negara tahun 2026. Anggaran tersebut direncanakan akan disalurkan sekitar dua pekan sebelum Hari Raya Idulfitri.
Pengalokasian dana tersebut mencakup aparatur sipil negara yang berada di lingkungan pemerintah kota. Namun, kebijakan terkait PPPK paruh waktu masih menyesuaikan dengan ketentuan anggaran serta regulasi yang berlaku di tingkat daerah. (C)
Penulis: Ahmad Jaelani
Editor: Kardin