Gagasan besar Prabowo tentu saja harus dibangun dengan fondasi yang benar, kokoh, dan bersih. Dengan semangat dan visi besarnya, Presiden Prabowo membutuhkan perilaku pejabat negara yang bekerja dengan benar, cermat, dan tepat, perjuangan itu juga membutuhkan birokrasi yang bersih maupun tata kelola kelembagaan yang efektif. Di sinilah tantangan sesungguhnya berada.
Pidato Prabowo diyakini telah membangkitkan harapan besar masyarakat. Tetapi publik pada akhirnya akan menunggu implementasinya dan hasil kinerjanya. Pertanyaannya, Mampukah Prabowo benar-benar serius mengawasi jalannya kebijakan? Bisakah Prabowo menutup kebocoran anggaran yang selama bertahun-tahun menjadi penyakit kronis negara?
Dan yang paling penting, apakah sentralisasi kendali di tangan presiden akan melahirkan efektivitas pemerintahan atau justru memperbesar risiko pengelolaan kekuasaan yang terlalu terpusat? Bahkan, apakah demokrasi ekonomi dengan sistem komando ini benar-benar efektif atau justru sinyal kemunduran demokrasi dari sisi politik dan keterpurukan ekonomi ke depannya?
Kini, setelah pidato deklarasi ekonomi telah disampaikan, perdebatan tentang “apa visi Prabowo” sebenarnya sudah usang. Visinya sudah tersampaikan dengan terang-benderang. Gagasan-gagasan heroiknya akan langkah kebijakan ekonomi, sosial, dan politik telah direkam oleh publik. Yang tersisa sekarang adalah pembuktian, sejauh mana visi besar dari Presiden Prabowo ini dapat diterjemahkan menjadi kerja nyata, bukan sekadar narasi besar yang menggema di Gedung Senayan, Jakarta. (*)