JAKARTA, TELISIK.ID - Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang meminta minimal 70 persen manfaat pertambangan dinikmati negara serta ekspor satu pintu melalui Danantara menambah ketidakpastian investasi sektor pertambangan.

Arahan tersebut menjadi perhatian pelaku pasar modal karena berpotensi memengaruhi tata kelola industri pertambangan, mulai dari pembagian manfaat ekonomi, kepemilikan saham perusahaan, hingga mekanisme ekspor komoditas tambang.

Prabowo sebelumnya meminta agar minimal 70 persen manfaat dari seluruh izin usaha pertambangan (IUP) masuk ke negara. Dia juga membuka peluang pengambilalihan saham perusahaan tambang apabila diperlukan.

Namun, pemerintah belum memberikan penjelasan terperinci mengenai mekanisme penerapan kebijakan tersebut. Ketidakjelasan itu dinilai dapat memengaruhi perhitungan investasi dan prospek keuntungan perusahaan pertambangan dalam jangka panjang.

Analis Fundamental BRI Danareksa Sekuritas, Abida Massi Armand, menilai arahan Prabowo menambah ketidakpastian bagi investor. Apalagi, kebijakan tersebut muncul di tengah sejumlah perubahan regulasi fiskal sektor pertambangan sepanjang 2026.