Perubahan yang dimaksud antara lain usulan revisi royalti, penerapan bea keluar emas sejak Desember 2025, serta rencana sentralisasi ekspor melalui Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai 2027.

Menurut Abida, salah satu persoalan mendasar adalah belum jelasnya definisi 70 persen manfaat yang dimaksud pemerintah. Investor belum mengetahui apakah perhitungan tersebut didasarkan pada laba perusahaan atau nilai produksi tambang.

Selain itu, belum ada kepastian apakah kebijakan hanya berlaku bagi izin baru atau turut mencakup izin dan kontrak pertambangan yang telah berjalan.

Mekanisme pemenuhan target tersebut juga belum diketahui, apakah melalui pajak, royalti, atau pengambilalihan saham perusahaan oleh negara.

"Tanpa kejelasan ini, investor sulit memproyeksikan laba dan valuasi jangka panjang, sehingga premi risiko sektor naik," ujar Abida, seperti dikutip dari Bloomberg Technoz Rabu(19/11/2026).