Tekanan tersebut terjadi ketika investor juga mencermati keluarnya aliran dana asing serta ketidakpastian terkait evaluasi indeks MSCI.

Di sisi lain, Prabowo turut menginstruksikan agar seluruh kegiatan ekspor hasil pertambangan dilakukan melalui satu pintu. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperketat pengawasan terhadap volume ekspor komoditas tambang.

Dalam pernyataannya di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026), Prabowo menegaskan bahwa manfaat dari seluruh izin pertambangan harus lebih banyak dinikmati negara.

"Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM. Ya. Semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang, minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara," ujar Prabowo saat berpidato dalam Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah.

Pemerintah kini menghadapi perhatian investor terhadap kepastian pelaksanaan arahan tersebut. Kejelasan aturan mengenai perhitungan manfaat, cakupan IUP, kepemilikan saham, serta sistem ekspor akan menjadi faktor penting bagi pelaku usaha dalam memperhitungkan risiko dan menentukan langkah investasi di sektor pertambangan. (C)