Menurut Prabowo, pengadaan barang dengan jenis dan spesifikasi yang sama seharusnya dikoordinasikan agar pemerintah mendapatkan harga yang seragam. Dengan mekanisme tersebut, penggunaan uang negara diharapkan lebih efisien tanpa mengurangi standar kualitas barang yang dibeli.

“Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama,” ujarnya.

Prabowo mengungkapkan, belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai sekitar Rp 1.200 triliun. Dari jumlah tersebut, dia memperkirakan sekitar 30 persen atau setara Rp 400 triliun berpotensi hilang akibat penggelembungan harga atau mark up.

Besarnya potensi pemborosan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan penataan belanja. Prabowo menilai, apabila pengadaan dapat dikelola lebih terkoordinasi, anggaran negara berpeluang dihemat dalam jumlah besar.

“Kalau kita bisa atur ini, berarti kita bisa hemat Rp 400 triliun,” kata Prabowo.