"Ini dibuktikan dengan kepala desa yang terpaksa berhadapan dengan hukum karena tidak dapat pertanggungjawaban dengan baik penggunaan dana tersebut," jelasnya.
Pada tahun anggaran berjalan, pemerintah telah menyesuaikan porsi dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penyesuaian itu, lanjutnya, bukan berarti mengurangi perhatian terhadap desa, melainkan mengubah pendekatan agar program lebih langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Beberapa kebijakan yang diarahkan langsung ke warga desa di antaranya program Makan Bergizi Gratis serta Sekolah Rakyat. Program tersebut disebut menjadi jalur distribusi manfaat yang lebih terkontrol karena menyasar penerima secara langsung, bukan hanya melalui transfer anggaran ke pemerintah desa. (C)
Penulis: Ahmad Jaelani
Editor: Kardin
