"Kita memang periksa daerah-daerah mana aja yang enggak punya duit. Kita lihat uang mereka di bank seperti apa, dipakai apa enggak," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita.
Dari hasil pemetaan tersebut, pemerintah juga telah menghitung kemungkinan tambahan TKD bagi sejumlah daerah yang dinilai membutuhkan dukungan fiskal. Namun, besaran anggaran dan daftar daerah penerima belum diumumkan.
Purbaya menjelaskan, rencana tambahan dana itu masih memerlukan persetujuan Presiden Prabowo. Kementerian Keuangan juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan daerah yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan.
"Sekarang sih kita udah punya angka tertentu, tapi belum kita bisa umumkan karena saya mesti dapat izin dari Bapak Presiden dan juga komunikasi nanti dengan Kementerian Dalam Negeri betul enggak yang kita propose itu (nama-nama daerah). Belum bisa saya beritahu sekarang," kata Purbaya.
Dengan demikian, janji peningkatan penyaluran dana yang disampaikan Prabowo belum disertai rincian mengenai besaran tambahan anggaran, daerah yang akan menerima alokasi, maupun waktu pelaksanaannya. Pemerintah masih perlu menjelaskan mekanisme yang akan digunakan untuk merealisasikan rencana tersebut.