Pengaturan terpusat dinilai penting untuk menjaga kepastian jadwal pelayanan, sekaligus memberi waktu istirahat bagi pegawai negeri tanpa mengganggu efektivitas kerja birokrasi.
Dalam bagian pertimbangan, pemerintah menjelaskan latar belakang kebijakan tersebut. Tertulis bahwa cuti bersama dimaksudkan untuk mendukung efisiensi hari kerja serta menjadi pedoman operasional bagi lembaga negara.
Baca Juga: Ramai Pendaftaran CPNS Kementerian Pertanian Dibuka, Begini Penjelasan Resminya
"Bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2026," tulis dokumen tersebut, seperti dikutip dari Kompas, Kamis (5/2/2026).
Ketentuan itu juga mengisyaratkan setiap instansi tetap menyesuaikan pelaksanaan layanan publik. Unit yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti rumah sakit, transportasi, keamanan, dan administrasi darurat, tetap diatur melalui sistem piket atau penugasan khusus. Dengan cara tersebut, fungsi pelayanan dasar tetap berjalan meskipun sebagian pegawai menjalani cuti bersama.