"Jadi kalau kita bicara ekonomi makro yang diluncurkan Pak Presiden di sini adalah keluarga per keluarga, ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga," ujar Airlangga. Pemerintah juga menyiapkan strategi nasional kesejahteraan keluarga, dengan pelaksanaan di daerah diarahkan pada penguatan literasi keuangan dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Struktur DNKK menempatkan empat pejabat sebagai wakil ketua harian, yakni Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dengan sejumlah menteri lain sebagai anggota. Rakornas TPAKD 2026 yang bertema "Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia" telah membentuk 552 TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2026 mencatat tingkat literasi keuangan 69,57 persen dan inklusi keuangan 93,61 persen, melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 93 persen pada 2029.
KUR Rp257 Triliun dan Kredit Produktif Rp53 Triliun
Dalam Rakornas yang sama, Airlangga menyampaikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp257,84 triliun hingga 20 Oktober 2026, setara 87 persen dari plafon tahun ini dan menjangkau 4 juta debitur.
Prabowo juga menyerahkan secara simbolis akad kredit atau pembiayaan produktif senilai Rp53,15 triliun kepada 2.106.401 debitur pada periode Agustus-Oktober 2026, melalui 343 lembaga jasa keuangan, kepada pelaku UMKM, petani, nelayan, dan wirausaha. Lima penerima mewakili para debitur dengan nilai bervariasi Rp5 juta hingga Rp400 juta: Hendra Sukmawijaya, nelayan budi daya Kabupaten Bekasi; Dedi Supriyatna, pengemudi ojek daring Jakarta; Wahyu, petani kopi Temanggung; Ratna Dewi Susanti, pedagang makanan Jakarta; dan Dewi Murni, pedagang pakaian Pasar Tanah Abang.