Perbedaan semestinya adalah tantangan untuk pemerintah memberikan keputusan/kebijakan maupun undang-undang yang terbaik untuk kepentingan masyarakat. Perilaku ini bisa dilakukan oleh Pemerintah disebabkan oleh kelemahan institusionalisasi partai politik.
Pragmatisme partai-partai sehingga menyebabkan identitas dapat ditukar dengan sebuah kekuasaan, bahkan keyakinan (politik, agama, kultur) dapat ditukar dengan sebuah kursi atau jabatan.
Baca Juga: Pandami dan Mengingatkan Kembali Kesadaran Sosial
Keyakinan dan ideologi hanya sebuah alat atau tempat persinggahan saja untuk merealisasikan kepentingan dari partai politik tersebut, bukan kepentingan bangsa (Yasraf Amir Piliang, 2005).
Wajar akhirnya, politik di Indonesia bahwasanya partai politik mudah berganti “baju” dalam dukungan koalisinya, dari koalisi oposisi menjadi koalisi pendukung pemerintah, dan dari koalisi pendukung pemerintah tetap bermanuver layaknya oposisi meski menggunakan nama yang terkesan loyal yakni mitra kritis.