"DPRD Kota Baubau agar melakukan RDP dan mengundang instansi terkait agar mengklarifikasi dugaan indikasi ini. Juga karena proses lelang semacam ini telah mencederai prinsip-prinsip pengadaan barang dan Jasa menurut PP nomor 16 tahun 2018 sehingga perlu adanya aduan ke Kejati," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala UKPBJ Kota Baubau, Ahmad Basri mengatakan, secara teknis seluruh alasan Pokja dalam memenangkan maupun menggugurkan perusahan telah tertuang pada portal resmi LPSE kota Baubau.
Apa yang dilakukan Pokja, kata dia, berdasar pada ketentuan Justifikasi hukum bukan asumsi.
"Di situ terlihat jelas alasan-alasan kenapa perusahaan tertentu kalah lelang. Intinya kami menetapkan segala sesuatu ada landasan/justifikasi hukum/aturannya, bukan berdasar asumsi," tukas mantan Kabag Tapem Busel saat dikonfirmasi melalui pesan singkatnya, Sabtu (6/11/2021).
Apabila terdapat pihak yang tak puas atas keputusan itu, lanjut dia, silakan gunakan jalur atau sistem yang telah disediakan.
