Selain itu, Hidayatullah mengatakan, bukankah prinsip perlindungan data pribadi warga masyarakat pemilih hanya untuk pembatasan tujuan yang sah, spesifik, dan eksplisit untuk kepentingan Pemilu.
“Apakah data pribadi dalam daftar pemilih boleh diproses untuk tujuan tertentu?" tanya Hidayatullah dalam grup tersebut.
Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sulawesi Tenggara periode 2013-2018 ini menuturkan, data pemilih juga bagian data pribadi yang hanya bisa dikomunikasikan pada subjek data (penduduk/pemilih).
“Sehingga, Undang-Undang secara khusus mengatakan tugas Penyelenggara Pemilu mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data yang relevan berkaitan untuk hanya tujuan Pemilu," jelas Hidayatullah.
Maka ketika ada kejadian timbulnya kebocoran data sertifikat vaksin yang diduga milik Presiden Jokowi belum lama ini, menurut dia, itulah yang menjadi kekhawatiran atas penyalahgunaan data pemilih.