Praktisi Hukum Ini Mengaku Sudah Duga Data Vaksin Bakal Bocor di Situs KPU

Baca juga: Partai Gerindra Sultra Ganti Tiga Ketua DPC

Oleh sebab itu, Kemenkes maupun KPU dapat menjadikan pembelajaran agar terus berbenah dalam pengamanan data pribadi warga negara, baik sebagai pemilih maupun untuk kepentingan program vaksinasi COVID-19.

Dengan pengaturan soal publikasi sertifikat COVID-19 melalui akses data terintegrasi dengan data pemilih KPU untuk kepentingan vaksinasi COVID-19 diperbaiki.

“Mulai saat ini harus dibarengi dengan kesadaran utuh untuk melindungi data pribadi seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih yang dapat mengidentifikasi atau memprofil seseorang," kata Hidayatullah.

Kemenkes dan KPU, sambung Hidayatullah, tidak bisa hanya berlindung pada regulasi yang mengamanatkan bahwa ini keadaan darurat pandemi COVID-19, sehingga abai pada perlindungan data pribadi.