“Meskipun dalam Pemilu dan Pilkada data pemilih tersebut bisa diakses untuk menjamin penyusunan daftar pemilih yang inklusif, transparan, dan akuntabel, tetapi KPU juga sebagai penyelenggara pemilu harus patuh dan tunduk pada prinsip perlindungan data pribadi warga negara," kata dia.
Kendati demikian, mantan Ketua KNPI Sultra ini mengatakan, juga kepada semua pihak baik KPU, Bawaslu dan pemerintah, khusus Kemenkes agar patuh terhadap prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi pemilih yang digunakan untuk program vaksinasi COVID-19.
“Dengan tetap menselaraskan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dengan Undang-Undang Pemilu dan Pilkada," pungkasnya. (C)
Reporter: M. Risman Amin Boti
Editor: Fitrah Nugraha