Praktisi Hukum Ini Sebut MK Tak Berwenang Membatalkan Paslon

Proses Pilkada belum juga berakhir akibat pasangan calon (Paslon) bupati-wakil Bupati mengajukan permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK).