Praktisi Hukum Sebut Penetapan Mantan Kabid Dinas ESDM Sultra Sebagai Tersangka Cacat Yuridis

“Ini sesuai peraturan Mentri RI dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020, dan yang berhak melakukan penilaian ada atau tidaknya pelanggaran hukum itu tergatung penilaian dari kehutanan, karena mereka yang punya kawasan hutan dan merekalah yang dirugikan,” pungkasnya.

Menurut Dosen Pindana Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) ini, penyidik Kejati Sultra sangat tidak logis jika tunggakan PNBP PT Toshida Indonesia sejak tahun 2010 dialihkan menjadi tanggung jawab Kabid Minerba ESDM Sultra, yang hanya memiliki tupoksi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di bidang pertambangan.

“Pak Yusmin ini hanya menjalankan tugasnya sebagai Kabid Minerba di Dinas ESDM, tapi kenapa pihak Kejati menjerat dia undang-undang tindak pidana korupsi. Ini sangat tidak mendasar,” tegasnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum YSM yang merupakan tersangka pada kasus dugaan korupsi PT Toshiba, Hidayatullah SH mengatakan, kliennya itu sengaja dikriminalisasi atas kasus administrasi RKAB PT Toshida, karena tidak ada korupsi yang dilakukan.

“Kalau Kejati Sultra akan lanjutkan kasus ini, kami akan Pra Peradilan lagi karena kasus ini dipaksakan,” kata Hidayatullah.