Praktisi Hukum Sebut Penetapan Mantan Kabid Dinas ESDM Sultra Sebagai Tersangka Cacat Yuridis

Menurut dia, bertitik tolak dari disparitas putusan Hakim Pra Peradilan YSM dan LSO tetap menjadi bagian yang Integral, untuk penghentian penyidikan perkara dugaan penyalahgunaan penggunaaan kawasan hutan dan persetujuan RKAB PT Toshida Indonesia oleh Kejati Sultra.

Dari hasil monitor sidang putusan Pra Peradilan YSM dan LSO itu, dimana YSM ditolak permohonannya, tetapi LSO diterima dengan beberapa  pertimbangan Putusan Hakim Tunggal PN Kendari (Klik Trimargo) Terhadap Permohonan Pra Peradilan No. Reg. Pidana: 6/Pid.PRA/2021/PN.Kdi mengabulkan permohonan LSO (Direktur PT Toshida Indonesia), pada sidang putusan, Selasa 27 Juli 2021. Antara lain, yang pertama Termohon Kejati Sultra untuk menghentikan penyidikan terhadap kasus yang menimpa Pemohon LSO, karena tidak prosedural dan melanggar KUHAP.

"Kedua, penetapan status DPO, penetapan pencekalan, dan penetapan Tersangka tidak sesuai prosedural dalam KUHAP,” katanya.

Ia melanjutkan, disparitas putusan itu dengan penerapan putusan yang tidak sama walau oleh hakim yang berbeda, tetapi terhadap penerapan hukum acara yang tindak pidananya sama (same offence), subyek hukum sama, delict inti sama pasal 2 ayat (1), pasal 3 UU Tipikor di juncto kan dengan turut serta  Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHAP.

Disparitas putusan ini menjadikan dasar pertimbangan hakim terhadap Pra Peradilan YSM menjadi tidak jelas, tetapi di sisi lain menjadi jelas posisi semua tersangka ketika putusan Pra Peradilan LSO yang diterima oleh Hakim, adalah bagian mutatis mutandis berpengaruh terhadap penyidikan dan penetapan empat tersangka karena proses penyidikan dan Sprindiknya adalah satu.