Praktisi Hukum Sebut Penetapan Mantan Kabid Dinas ESDM Sultra Sebagai Tersangka Cacat Yuridis

Lebih lanjut, Dayat menjelaskan, bahwa disparitas putusan hakim dalam kasus pidana yang sama karena dianggap turut serta dalam juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHAP ini menjadi gugur.

Dan potensi kerugian negara sudah tidak ada karena pelaku utama yang ditetapkan sebagai tersangka LSO, dengan beban pidana yang dianggap memperkaya diri dan diperkaya oleh Kabid ESDM YSM dan Kadis ESDM BHR merugikan negara sudah tidak ada juga.

“Sekarang batal demi hukum penyidikan Kejati Sultra, maka mutatis mutandis Sprindik kasus tersebut juga batal demi hukum karena penetapan tersangka cacat yuridis atau batal demi hukum. Maka penetapan empat Tersangka juga batal demi hukum karena cacat prosedural," lanjutnya.

Karena sejatinya, hukum formil (KUHAP) merupakan instrumen untuk menegakkan hukum materil (KUHP) atau materiil dalam lingkup UU Pidana Tipikor. Sehingga jika hukum formilnya sudah cacat, maka tidak dapat lagi dilanjutkan pokok perkara.

Selaku kuasa hukum YSM, Dayat mengaku akan melakukan langkah-langkah kongkrit hukum, bahwa sudah dipastikan pihak Kejati Sultra akan menghentikan penyidikan kasus a quo, serta membatalkan penetapan tersangka LSO yang mutatis mutandis Sprindik juga menjadi batal demi hukum berdasarkan putusan Pra Peradilan LSO yang diterima Permohonannya.