Dengan masuknya banyak sosok baru dari luar, kompensasi mesti dilakukan seperti penjatahan kesempatan pencalegan. Di sisi lain, PKS cenderung akan kesulitan melakukan konsolidasi politik internal, sebab tokoh-tokoh baru itu memerlukan adaptasi, riak-riak perbedaan pendapat dalam pengelolaan partai akan berpotensi besar terjadi lagi.
Hati-hati “Stigma”Masyarakat
Jauh-jauh hari pasca Pemilu, setelah memainkan isu identitas Islam. PKS langsung melakukan perubahan wajah dengan mengganti logo partai. Hal ini dipersepsikan kepada publik menghindari persamaan dengan Partai Ummat. Padahal, ini adalah upaya PKS menghindari persepsi bahkan stigma di masyarakat.
Benak pikir masyarakat yang sudah familiar oleh logo PKS dialihkan kepada Partai Ummat. Sedangkan PKS dapat membangun image seperti partai baru, bukan partai lama yang memiliki beban sejarah. Beban sejarah, seperti partai yang membawa isu identitas keislaman, partai yang menggulirkan isu berupa proses Hapus Pajak Motor tetapi sulit dilaksanakan —hal sama seperti kecenderungan gagal memperjuangkan pembentukan undang-undang perlindungan ulama, tokoh agama, dan simbol-simbol agama.
PKS juga menyadari posisi pemerintah yang memang tegas dengan membubarkan Hizbut Tharir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI), secara tak langsung pemerintah ingin memberikan stigma kepada PKS sebagai bagian pendukung Islam Kanan yang cenderung garis keras. Apalagi kasus Edy Mulyadi juga dapat membelenggu citra PKS, citra negatif karena rekam jejak sosok Edy sebagai politisi caleg dari PKS.