Keempat, Presiden Jokowi perlu membuang asumsi bahwa pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan adanya stabilitas politik melalui melemahkan pelembagaan politik dan memerosotkan partisipasi politik masyarakat.
Karena nantinya Presiden Jokowi harus berani menghadapi realitas bahwa partai-partai pendukung pemerintah, akan segera berikhtiar sebagai oposisi tetapi dengan bahasa mitra strategis dan kritis bagi pemerintah; dan Kelima, Presiden Jokowi harus segera “berkoalisi” kembali dengan rakyat, agar keberhasilan pembangunan infrastruktur didasari semangat demokratisasi, bukan hasil dari kebijakan politik “neo-Orba”yang dijalankan oleh pemerintah. (*)
