Menteri-menteri juga tidak boleh merangkap jabatan sebagai pemimpin partai politik. Impian itu akhirnya layu sebelum berkembang, disebabkan terjadinya dualisme kepemimpinan DPR di Senayan.
Di samping, pemerintah kesulitan bekerja dengan optimal, karena jumlah dukungan pemerintahan lebih kecil dibandingkan dengan oposisi, sekitar 36,96 persen berbanding 63,03 persen.
Presiden Jokowi yang memfokuskan pemerintahan kepada pembangunan infrastruktur, mulai berpikir ulang dalam pengelolaan pemerintahan. Lambat-laun Presiden Jokowi malah terperangkap dalam kekhawatiran pemerintahan akibat riuh-rendah di Senayan.
Presiden Jokowi mulai menyadari bahwa politik di Indonesia dengan realitas sistem multipartai tanpa adanya partai politik yang memperoleh suara dominan, malah merepotkan langkah politik pemerintah.
Realitas dan kekhawatiran inilah yang menunjukkan pernyataan Jokowi bahwa ia di periode kedua pemerintahannya tidak lagi punya beban, malah sebuah pernyataan yang hanya angan-angan semata. Sebab, Presiden Jokowi semakin terperangkap dalam politik “bagi-bagi kekuasaan.”