Presiden Jokowi semakin berpikir ringkas dan pragmatis, dengan melupakan komitmen dirinya yang lalu. Hak prerogatif memilih menteri tak lagi dapat dirasakan benar-benar dipegang teguh oleh Presiden Jokowi.
Presiden malah menunjukkan sikap manut dengan kemauan dan kepentingan orang-orang, kelompok, maupun partai-partai politik yang telah berperan mendukung dan memenangkannya di Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019 lalu. Ia tidak lagi peduli berbagai persepsi negatif bahwa pengelolaan pemerintahannya didasari oleh politik akomodasi, “balas budi,” maupun politik transaksional.
Begitu ia terpilih, hal utama yang dilakukannya adalah melemahkan pelembagaan politik. Gerindra yang sejatinya adalah rival di Pilpres 2019, kekuatan terbesar dari oposisi, malah diajak bergabung dalam koalisi. Ia mengatakan dengan tegas, Indonesia tak mengenal oposisi yang ada adalah politik gotong royong.
Kekuatan oposisi akhirnya langsung dapat dilumpuhkan, dengan kekuatan pendukung pemerintah meningkat menjadi 75 persen dari sebelumnya 64,97 persen. Membangun pemerintahan gotong royong ala Jokowi juga dilakukan dengan mengakomodir tim kampanye nasional, relawan, hingga politisi-politisi dari koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 kemarin.
Wajar akhirnya, pemilihan menteri yang sejatinya hak prerogatif Presiden, yang tidak bisa dicampuri oleh siapapun, malah Presiden Jokowi menunjukkan karakter diri presiden yang lemah. Ini ditunjukkan dengan Presiden Jokowi menyatakan permintaan maaf, bahwa dari 300 nama yang diajukan hanya bisa diakomodir 34 untuk kebutuhan kementerian.