Selain itu, Presiden Jokowi juga limbung, ketika digertak oleh Relawan Pro Jokowi (Projo) yang menyatakan akan menarik diri sebagai pendukung, karena Presiden Jokowi mengajak Prabowo Subianto yang adalah rival Jokowi di Pilpres malah diangkat sebagai pembantu presiden, akhirnya, kursi wakil menteri desa di share untuk mewakili kelompok relawan tersebut.
Riak-riak yang hadir dipermukaan cenderung menunjukkan keinginan agar kerja keras mereka “dibayar”dengan garansi jabatan. Pengakomodiran inilah yang dilakukan Jokowi hingga paket kekuasaan tak sekadar kursi menteri, perluasan kursi wakil menteri juga dilakukan hingga tak tanggung-tanggung dari 3 kursi wakil menteri di periode lalu, menjadi 15 wakil menteri di periode ini.
Kursi berikutnya yang juga dibagi-bagi dalam menggaransi kerja keras mereka adalah kursi dewan pertimbangan presiden, staf khusus presiden, Komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga Duta Besar (Dubes). Bahkan, reshuffle ala Jokowi juga acapkali mengesankan hanya menggeser jabatan bagi menteri yang terkena reshuffle.
Jika pada periode pertama Presiden Jokowi lalu, ada mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Yuddy Chrisnandi yang digeser menjadi Duta Besar Ukraina. Sedangkan pada periode keduanya, Wishnutama Kusubandio lengser dari menteri pariwisata dan ekonomi kreatif diberikan kursi Komisaris Telkomsel.
Pola lengser-pungut, bukan hal baru bagi Presiden Jokowi, setidaknya ada 4 mantan menteri yang menduduki kursi komisaris, dari 33 kursi Komisaris yang terungkap dibagi-bagi tersebut.
