Penolakan dengan mekanisme demonstrasi terhadap legislasi yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah banyak dilakukan di periode kedua ini, sebut saja respons terhadap revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang akhirnya pemerintah menyatakan menunda dengan alasan perlu dikaji kembali.
Penolakan juga dilakukan terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yang dalam Perpres itu diperbolehkan investasi minuman miras, yang akhirnya dicabut oleh Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi dalam pengelolaan pemerintahan membangun suatu politik keberimbangan, dengan konsep “win-win solution.”
Presiden Jokowi berusaha merawat dukungan masyarakat terhadap pemerintahan. Tetapi pada dasarnya Presiden Jokowi juga tak sanggup menolak keinginan dari kepentingan politik dari partai-partai pendukungnya.
Konsep inilah yang menunjukkan Presiden acapkali linglung, tak teguh pendirian terhadap pilihan yang telah diambilnya. Menunggu kesempatan dan momentum yang tepat, terkesan adalah pilihan yang bijak, dibandingkan bersikukuh untuk menolak kepentingan politik dari berbagai partai pendukung pemerintah.
