Pemerintah juga semakin mengesankan menjauhkan diri dari menyerap dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Beberapa rencana kebijakan menteri yang begitu fantastis, menimbulkan perdebatan di masyarakat, hingga mengerutkan dahi masyarakat.

Ternyata ketika mendapatkan respons di masyarakat, di anggap rencana itu terungkap karena adanya kebocoran informasi semata. Seperti, rencana Kementerian Pertahanan yang berencana membeli Alat Utama Sistem Persenjataan (alutsisa) TNI dengan nilai ribuan triliun, maupun baru-baru ini juga Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan juga mengungkap adanya dokumen draf yang bocor terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang memuat wacana perluasan pengenaan pajak untuk sembako hingga pendidikan.  

Terkesan bahwa respons masyarakat, terjadinya polemik di masyarakat, merupakan sikap “kegaduhan” yang mesti segera dihilangkan. Pemerintah akhirnya, terkesan ingin mengambil keputusan tanpa mengakomodasi suara rakyat.

Rakyat yang “gaduh”dianggap akan berpengaruh terhadap stablitas politik, tentu saja yang dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap upaya pembangunan infrastruktur.

Presiden Sudah Lelah