Sebelum menjabat sebagai kepala daerah, Andi Merya juga dikenal sebagai politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia pernah menjabat Ketua PAC PPP Kecamatan Ladongi, Sekretaris Fraksi PPP DPRD Kolaka, serta Bendahara DPC PPP Kolaka Timur.
Karier legislatifnya dimulai sejak menjadi anggota DPRD Kolaka, lalu berlanjut sebagai anggota DPRD Kolaka Timur setelah kabupaten itu resmi berdiri. Dari legislatif, ia melangkah ke eksekutif dengan terpilih sebagai Wakil Bupati Koltim pada 2016.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada April 2020 untuk periode 2019, total kekayaan Andi Merya Nur tercatat sebesar Rp 478.078.198. Harta tersebut terdiri dari tanah hibah tanpa akta seluas 8.000 m² senilai Rp 90 juta di Koltim.
Selain itu, ia juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp 374,4 juta dan kas sebesar Rp 13,6 juta. Ia tidak memiliki utang dan tidak melaporkan kepemilikan kendaraan maupun surat berharga lainnya.
Dengan total harta di bawah Rp 500 juta, Andi Merya merupakan salah satu kepala daerah dengan kekayaan relatif kecil. Namun, keterlibatannya dalam kasus suap pengurusan dana PEN menunjukkan bahwa rendahnya harta bukan jaminan terhadap integritas pejabat publik.