JAKARTA, TELISIK.ID - Program kartu prakerja yang dicanangkan Presiden Jokowi sebagai salah satu janji politiknya terus menuai sorotan, bahkan sejumlah anggota parlemen menyuarakan agar program tersebut sebaiknya dihentikan.
“Dari awal, saya telah menyuarakan agar kartu prakerja dihentikan. Anggarannya, bisa direalokasi untuk kebutuhan bantuan sosial di masa pandemi ini. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan manfaatnya lebih luas,” kata Anggota Komisi XI DPR-RI yang membidangi masalah ketenagakerjaan, Saleh Partaonan Dauly saat berbincang dengan Telisik.id di Jakarta, Jumat (19/6/2020).
Menurut Wakil Ketua Fraksi PAN ini, apa yang disampaikan KPK sudah menjawab sebagian pertanyaan masyarakat. Hal tersebut adalah bagian dari program pencegahan yang dilakukan KPK. Walaupun sudah terlaksana tiga angkatan, namun temuan KPK ini tetap aktual dan layak untuk ditindaklanjuti.
Dikatakan, kalaupun kartu prakerja ini tetap dilanjutkan, sebaiknya seluruh masukan yang disampaikan DPR, KPK dan masyarakat perlu dijadikan sebagai referensi. Pandangan, masukan, dan kritikan yang disampaikan dinilai sangat penting.
Baca juga: Kuatkan Ekonomi Rakyat, Len Industri dan Unpas Kucurkan Dana Kembangkan UMKM