Sekretaris Daerah Wakatobi, Nadar, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban penuh untuk mendukung dan menyukseskan MBG sebagai program strategis nasional.
“Pemerintah Kabupaten Wakatobi tentu mempunyai kewajiban untuk mendukung dan menyukseskan program MBG ini sebagai program strategis nasional. Apalagi sudah ada instruksi Presiden (Prabowo Subianto) yang menegaskan kepada pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaannya berjalan efektif,” ujar Nadar, Jumat (27/2/2026).
Dari sisi infrastruktur, hingga pertengahan Februari 2026, Wakatobi telah memiliki tujuh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif beroperasi, tersebar di Pulau Wangi-Wangi, Tomia, Tomia Timur, dan Kaledupa. Selain itu, sejumlah SPPG terpencil juga sedang dalam proses pembangunan dan ditargetkan segera beroperasi.
“Hari ini secara resmi sudah ada tujuh SPPG yang beroperasi. Di samping itu, SPPG terpencil juga sedang berproses, seperti di Lamanggau, Runduma, Sampela, dan Kapota, yang diharapkan segera beroperasi untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil,” jelas Nadar.
Dampak program MBG, menurut Nadar, tidak hanya dirasakan dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga terhadap perekonomian daerah.